Senin, 10 Desember 2012

FEODALISME SEBAGAI PENGHAMBAT KEMAJUAN

(Sekilas Gambaran Feodalisme di Indonesia, Menjelang Kebangkitan Nasional)  

 …Meskipun aku djauh lebih muda dari pada dia, karena aku seorang keturunan bangsawan asal, jang   sangat disembah didjundjungnya, sedang barang dan hartanya relalah mereka mengurbankan untuk bangsawan itu. Terharu hati kita, melihat setianja orang itu kepada kepala-kepalanja. Tidak senang hatiku melihat orang jang tua dari padaku lalu berdjongkok-jongkok di hadapanku. (RA. Kartini, Habis Gelap Terbitlah Terang. Hal 58)

Kamis, 06 Desember 2012

JALUR TRANSPORTASI SEBAGAI PENDORONG PROSES KEBANGKITAN NASIONAL INDONESIA



Kesadaran sebagai satu bangsa Indonesia, tidaklah muncul serta-merta. Ada banyak faktor pendorong lahirnya rasa kebangsaan dan salah satunya adalah faktor berkembangnya jalur transportasi, terutama darat dan laut. Perkembangan transportasi darat yang mencolok di daerah Jawa antara lain pembuatan Jalan Raya Pos (Grote Postweg) atau Jalan Raya Daendels dan pembangunan kereta api.

Selasa, 04 Desember 2012

IMPLIKASI PENETRASI MODAL DI TANGERANG TAHUN 1966-1942


     a.         Perencanaan Tata Ruang Kota Cenderung Dikooptasi oleh Kepentingan Akumulasi Modal
Seperti telah disinggung sebelumnya, bahwa pada tahun 1976 telah mengemuka tentang konsep Tangerang sebagai “penyangga” Ibu Kota Jakarta seperti termuat dalam Instruksi Presiden No. 13 Tahun 1976. Tangerang dinyatakan tidak bisa menghindari dari imbas pembangunan yang sedang berkembang di wilayah Jakarta. Membludaknya arus tenaga kerja dari Jakarta dan tumbuhnya pusat-pusat perbelanjaan serta permukiman baru otomatis akan berdampak di wilayah sekitarnya, termasuk Tangerang. Maka, gagasan mengelola Tangerang menjadi kota pun mulai berkembang.

POLA PENETRASI MODAL DI TANGERANG TAHUN 199-1942 (Seri 4)



d.     Pembangunan Kawasan Pabrik: Pengambilalihan Lahan Warga dan Penataan Ulang Penduduk untuk Melancarkan Akumulasi Modal
Seiring pembangunan transportasi, di sekitarnya dibangunlah pabrik-pabrik. Dari informasi awal yang didapat berdasarkan cerita para buruh di Cikupa, pembangunan pabrik tersebut berjalan secara bertahap seiring pembangunan jalan tol Jakarta-Merak. Pada mulanya dibangunlah pabrik-pabrik di lahan kering yang kemudian disebut sebagai Blok A. Pembangunan blok A dimulai sekitar tahun 1970. Kemudian disusul blok B, dab Blok C. Pengembangan lahan pabrik blok B dan C, memanfaafkan lahan pertanian, termasuk lahan basah (sawah). Sehingga pada tahun 2007, salah satu kelurahan di Cikupa yaitu Telagasari, lahan pertanian kini sudah habis. Daerah kelurahan tersebut telah berubah menjadi kawasan pabrik dan perkampungan buruh.
Dalam pembangunan setiap blok, terjadi proses pengambilalihan lahan warga. Seorang buruh bernama Abah Nang, bercerita bahwa pada saat blok C dibangun, para pengembang bekerjasama dengan sejumlah aparat militer dan aparat desa untuk memaksa para warga menjual lahannya kepada pemilik pabrik. Sementara itu, saat  berlangsung penjualan tersebut, muncul para calo yang  menyerbu pemilik lahan. Warga lokal secara perlahan kemudian melepas lahannya dengan harga  yang lebih rendah dari yang diharapkan. Sedang sejumlah warga lokal lain, memilih ditukar dengan lahan lain yang disediakan pemilik pabrik yang letaknya berada di pinggir daerah kawasan pabrik. Akan tetapi, ada juga warga yang kemudian tetap bersikukuh bertahan tidak menjual lahan kepemilikannya. Ia tetap bertahan bila ingin membeli lahan yang dimilikinya, maka ia menetapkan tidak mau di bawah harga yang ia kehendaki. Salah satu warga tersebut adalah Abah Nang.
Hanya saja, sikap Abah Nang  tersebut juga membawa konsekuensi yang tak ringan. Lahan dan rumah yang ia miliki, seiring pembangunan pabrik kemudian berubah menjadi semacam “pulau” di tengah lautan pabrik. Karena pengerukan yang dilakukan pabrik, lahan Abah Nang berada di posisi yang lebih tinggi layaknya pulau. Saat hujan, kemiringan tanah tersebut menjadi arena permainan “prosotan”  anak-anak kampung. Akibatnya, lahan Abah Nang dipastikan sudah tidak subur sebab di saat kemarau pasti akan kekurangan air. Oleh karena itu, Abah Nang memanfaatkan lahan tersebut dengan pembangunan rumah kontrakan bagi para buruh. Dari kamar kost-kostan inilah ia mendapatkan pemasukan. Namun, teror dan tawaran serta bujukan agar segera menjual lahan itu, masih terus mendarat di telinga Abah Nang (Wawancara Abah Nang, Cikupa 5 anuari 2007).
Tabel 11.
Penguasaan Lahan Pada Kawasan industri Tahun 1996

No
Nama Perusahaan
Ijin Lokasi
Sudah dibebaskan
Sudah Dibangun
Ket
Ha
%
Ha
%
1
 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
PT Cipta Cakra Murdaya
PT Benua Permai Lestari
PT Sinar Subur Serpong
PT Mitra Indo Textil
PT Elang Mas Perkasa
PT Surya Karya Luhur
PT BSD
PT Graha Permai Raharja
PT Purati Kencana Alam
PT Adibalaraja
PT Tangerang Bhumimas
PT Putra Daya Perkasa
PT Cidurian Srana Niaga Permai
PT Penta Binangun Sejahtera
300
150
100
150
250
250
200
75
70
300
250
76
150
90
180
128
50
40
50
150
150
75
70
265
250
76
86
6
60
85
50
26,60
20
60
75
100
100
88
100
100
57
6
29
40
30
16
0
8
85
25
25
0
15
0
50
0
9,6
26,6
30
10,6
0
3,2
42,5
33,3
35,7
0
6
0
33,3
0

Bappeda Kab. Dati II Tangerang 1996 dikutip Suryana, 1998: 108

(Bersambung)

POLA PENETRASI MODAL DI TANGERANG TAHUN 1966-1942 (Seri 3)



c.       Pembangunan Infrastruktur Industri
Sejak awal penetrasi modal di Tangerang pada zaman kolonial, faktor transportasi dipandang sangat penting. Demikian pula di era orde baru, di mana Tangerang dijadikan sebagai kota “satelit” Ibu Kota Jakarta, dengan sendirinya transportasi sangatlah menentukan.     Maka dibangunlah jalur transportasi yang kokoh diantaranya jalan bebas hambatan atau jalan tol. Jalan tol Jakarta-Tangerang dirancang untuk dapat memberikan aksesibilitas yang tinggi bagi kawasan industri dan pemukiman di sekitar jalur ini sekaligus memperlancar arus distribusi barang dan mobilitas manusia antara Jawa dan Sumatera.
Pembangunan tahap pertama berupa ruas jalan tol Jakarta-Tangerang Barat (Bitung) sepanjang 26 km yang dimulai pembangunannya pada tahun 1980. Jalan bebas hambatan ini mempunyai dua jalur terpisah dengan masing-masing jalur terdiri dari dua lajur, dengan menghabiskan biaya sebesar Rp. 37,1 Milyar yang sebagian besar dananya merupakan pinjaman lunak dari OECF (Overseas Economic Cooperation Found). Proyek ini dikerjakan oleh kontraktor PT. Hutama Karya beserta 3 kontraktor Jepang yaitu: Tobenaka Doboku, Tobenaka Komuten dan Nippo Hodo dengan konsultan pengawas lokal PT. Biec Internasional Inc, PT. Docrea dan PT. Bina Karya bekerja sama dengan konsultan Jepang PCI (Pasific Consultant Internasional).
Pengoperasian pembangunan tahap pertama ini dimulai pada tanggal 28 Nopember 1984 yang dibangun dan dioperasikan oleh PT. Jasa Marga (Persero). Tahap kedua dibangun Ciujung ByPass dan Serang ByPass yag dioperasikan pada tanggal 1 Agustus 1988. Sedangkan ruas Tangerang Barat-Merak yang merupakan kelanjutan dari ruas jalan Jakarta-Tangerang Barat dibangun oleh PT. Marga Mandala sakti yang merupakan usaha patungan antara PT. Jasa Marga (Persero) dab beberapa perusahaan swasta dengan polaBOT yang panjangnya mencapai 73 Km yang mempunyai 2 jalur dengan masing-masing teridiri dari 2 lajur, yang menelan biaya investasi sebesar Rp. 452 Milyar.
Adanya jalan tol ini ternyata telah ikut memicu tumbuhnya kawasan-kawasan pemukiman baru terutama di sekitar Tangerang. Sehingga ruas Jakarta-Tangerang Barat yang semula hanya 4 lajur sudah tidak mampu lagi menampung volume lalu lintas , terutam pada jam-jam sibuk. Untuk mengantisipasi hal tersebut PT. Jasa Marga bekerjasama dengan PT. Adhika Prakarsatama membangun lajur tambahan sehingga menjadi 6 lajur dan telah dioperasikan sejak tanggal 15 Pebruari 1996 yang menelan investasi sbesar Rp. 108,55 Milyar. 
(Bersambung)

POLA PENETRASI MODAL DI TANGERANG TAHUN 1966-1942 (Seri 2)



b.      Tangerang Menjadi Penyangga Ibu Kota Jakarta
Pembangunan Tangerang menjadi kota industri semakin gencar tatkala pada tahun 1976 diberlakukan Instruksi Presiden nomor 13 tahun 1976 tentang pengembangan wilayah JABOTABEK meliputi Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi (Sutiyoso, 2007:15-36). Tangerang dinyatakan sebagai salah satu daerah penyangga ibukota RI yaitu menampung limpahan penduduk, menjadi daerah industri, dan perdagangan.
Dalam istruksi presiden tersebut diantaranya disebutkan bahwa  wilayah Tangerang tidak bisa menghindari dari imbas pembangunan yang sedang berkembang di wilayah Jakarta. Membludaknya arus tenaga kerja dari Jakarta dan tumbuhnya pusat-pusat perbelanjaan serta permukiman baru otomatis akan berdampak di wilayah sekitarnya, termasuk Tangerang. Maka, gagasan mengelola Tangerang menjadi kota pun mulai berkembang. Pada tahun 1982 pemerintah mengeluarkan Peraturan No. 50, tentang Pembentukan Kota Administrasi Tangerang. Kemudian berubah lagi dengan dikeluarkannya UU No 2 Th 1993, dimana wilyah tersebut dibagi dua menjadi Kotamadya Tangerang (sekarang: Kota Tangerang) dan Kabupaten Tangerang.
Sebagai daerah limpahan penduduk Jakarta, dengan sendirinya di daerah Tangerang dibangun pemukiman-pemukiman baru. Pembangunan pemukiman tersebut melibatkan pihak swasta dan pemerintah terutama untuk menampung warga pendatang. Warga pendatang tersebut tidak hanya mereka yang bekerja di Jakarta, tetapi dengan berkembangnya pabrik di tangerang, pemukiman baru juga ditukukan bagi pendatang yang menjadi pekerja industri di Tangerang. Alhasil, Tangerang dibanjiri pendatang dari berbagai daerah dan berbagai latar belakang.
Tabel 10.
Daerah Pemukiman Kotamadya Tangerang
Tahun 1990

No
Kecamatan
Jumlah Pemukiman

1.
2
3
4
5


Kecamatan Tangerang
Batuceper
Cipondoh
Jatiuwung
Ciledug

20
8
20
16
20
         Sumber: Kantor Kotamasya Tangerang dikutip Rizal, 1993: 63

Kemudian, dalam penataan Jakarta sebagai ibu kota negara, Tangerang adalah daerah ideal untuk lokasi pusat industri sebab sangat berdekatan dengan ibu kota dimana aktivitas bisnis berlangsung. 
(Bersambung)

POLA PENETRASI MODAL DI TANGERANG TAHUN 1966-1998 (Seri 1)



Penetrasi modal di Tangerang pada era orde baru tahun 1966-1998 dapat dilihat dengan mata telanjang melalui adanya perubahan drastis kehidupan Tangerang dari agraris menjadi modern sebagai dampak industrialisasi. Perubahan wilayah Tangerang dari daerah agraris menjadi industri, kiranya tak bisa dilepaskan dari kebijakan ekonomi pemerintah orde baru secara makro. Hal itu sekaligus menjadi salah satu tanda perbedaan arah kebijakan ekonomi era pemerintah orde lama. Di masa pemerintahan orde  lama, Soekarno sering menyuarakan tentang filosofi ekonomi berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri. Prinsip yang ingin diperjuangkan adalah membangun ekonomi nasional yang berswasembada. Slogan yang biasanya didengungkan adalah Trisakti yaitu berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Artinya, dalam upaya membangun perekonomian Indonesia, Soekarno selalu berusaha “membendung” investasi pihak swasta baik asing maupun nasional secara besar-besaran. Soekarno tidak menginginkan roda ekonomi Indonesia ditopang oleh pihak swasta dengan ciri kepemilikan perseorangan. Rentetan peristiwa politik yang diawali kasus G30S tahun 1965 dan gonjang-ganjing yang mengikutinya, akhirnya mengakhiri masa pemerintahan orde lama. Gagasan tentang ekonomi berdikari kemudian digantikan ekonomi ala orde baru.
Pada tahun 1966, orde baru berdiri. Bila di era sebelumnya pihak swasta “dibendung” oleh kekuasaan negara, di masa orde baru “bendungan” itu dibuka. Kepentingan modal asing maupun nasional dirangkul untuk membangun ekonomi Indonesia (liberalisasi pasar) menuju negara industri yang dicitakan rezim. Seiring kerjasama tersebut berjalan, Tangerang tak luput menjadi salah satu daerah bidikan pembangunan ala orde baru.

1.       Pola Penetrasi Modal Pemerintah Orde Baru      
a.            Membuka Keran bagi Modal Asing dan Nasional
Pemerintahan Orde Baru dibentuk berdasarkan hasil keputusan Sidang Umum MPRS yaitu Ketetapan MPRS No. XIII Tahun 1966. Situasi perekonomian saat itu masih berupa warisan kebijakan orde lama dimana serba morat-marit terutama tingginya harga sembako yang membuat rakyat menjerit. Ditambah lagi situasi mencekam yang masih berlanjut di daerah-daerah akibat peristiwa Gerakan 30 September 1965 yang berlangsung di Jakarta. Persoalan lain yang tak kalah sulitnya adalah masalah pembayaran utang luar negeri.
Di tengah situasi tersebut, orde baru berusaha memperbaikinya dengan menyusun Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
Dalam GBHN dijabarkan suatu perencanaan jangka panjang dan jangka pendek. Tujuan jangka panjangnya adalah untuk mengubah struktur ekonomi yang ada menuju struktur ekonomi yang seimbang, dimana industri menjadi tulang punggung ekonomi didukung kemampuan pertanian yang tangguh. Untuk mencapainya perlu dibangun sektor industri secara bertahap. Selama orde baru berkuasa sekitar 32 tahun, paling tidak pernah dilakukan enam kali perubahan kebijakan industri, yaitu sebagai berikut:
Tabel 6.
Target-Target Pelita I-V

PELITA
TARGET
I
·   Industri diprioritaskan untuk merehabilitasi alat produksi yang sudah tua atau tidak berfungsi
·   Meneruskan pembangunan beberapa proyek tertunda (retarded project) yang produksinya sangat dibutuhkan masyarakat
·   Membangun industri yang menunjang sektor pertanian atau sarana pertanian
·   Membangun industri yang dapat mengolah bahan dalam negeri
·   Membangun industri yang bersifat padat karya

II
·   Membangun dan meningkatkan kapasitas pabrik yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku
·   Menggalakkan pemakaian barang buatan dalam negeri dengan cara sustitusi impor
·   Melipatgandakan produksi sandang, pangan, obat-obatan dan kebutuhan pokok masyarakat
·   Meningkatkan dan menggiatkan industri padat karya, industri kecil dan industri rumah tangga
·   Mendorong dan meningkatkan pembangunan industri PMA dan PMDN
·   Penyebaran industri ke seluruh daerah
·   Menghemat pengeluaran devisa dan sebaliknya menggalakkan ekspor hasil industri untuk memperoleh devisa
III
·   Memperdalam struktur industri dengan membangun bidang usaha yang masih lowong pada “pohon industri”
·   Mengusahakan pemerataan hasil industri, perluasan lapangan kerja, mengurangi ketimpangan antara sektor industri dengan sektor lainnya dan antara sektor industri sendiri
·   Meningkatkan sumbangan sektor industri terhadap pendapatan nasional
·   Mendorong pertumbuhan industri kecil
·   Menciptakan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) sebagai suatu konsep pembangunan wilayah, berorientasi pada pertumbuhan ekonomi pada zona industri yang memanfaatkan sumber daya alam dan potensi daerah
·   Meningkatkan peranan sektor industri untuk menunjang sektor pertanian dan ketahanan nasional

IV
·   Menjalankan Pola Pengembangan Industri Nasional yang berintikan enam butir kebijakan pokok, yaitu :
1.       Pendalaman dan pemantapan struktur industri
2.       Pengembangan industri permesinan dan elektronika
3.       Pengembangan dan pemasaran hasil industri kecil melalui sistem “Bapak Angkat”
4.       Mengganti kebijakan Substitusi Impor dengan Promosi Ekspor dengan pola broad base (spectrum)
5.       Mengembangkan litbang terapan, rancang bangun serta rekayasa industri
6.       Mengembangkan kewiraswastaan dan tenaga profesi
·   Menciptakan iklim yang kondusif melalui kebijaksanaan deregulasi dan debirokratisasi

V
·   Melanjutkan deregulasi dengan tujuan menarik sebanyak mungkin industri yang berpindah lokasi (relokasi) dari satu negara ke negara lain, yang pada umumnya berupa foot loose industry seperti industri elektronika, sepatu dan garmen yang padat karya
·   Melanjutkan kebijaksanaan Pelita IV

VI
Meningkatkan ekspor melalui kebijakan deregulasi
Sumber: www.zulkieflimansyah.com
Rehabilitasi perekonomian nasional dilakukan bersama-sama oleh pemerintah dan pihak swasta. Untuk mempercepat pembangunan, pemerintah berusaha menarik modal bukan pinjaman yang diharapkan dapat mengolah sumber daya yang tersedia lebih banyak sekaligus dapat menciptakan lapangan kerja baru. Namun modal seperti itu membutuhkan kepastian hukum dan undang-undang. Maka pada tanggal 10 Januari 1967 pemerintah mengeluarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (UU PMA). Setahun kemudian menyusul dikeluarkannya Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri (UU No. 6 Tahun 1968 tentang PMDN).
Seperti telah diuraikan di atas, pada tahap awal pemerintah orde baru mencanangkan suatu konsep tinggal landas menuju negara industri. Sektor pertanian dianggap sebagai salah satu bidang yang harus mampu menopang kebutuhan pangan penduduk Indonesia. Di antara pembangunan bidang pertanian, dikenal istilah “revolusi hijau”. Era ini juga berlaku di daerah Tangerang yang ditandai dengan adanya peningkatan hasil produksi pertanian. Melalui intensifikasi, lahan sawah di sekitar Tangerang yang sebelumnya menghasilkan 2-3 ton padi per hektar, kemudian mampu menghasilkan 6-7 ton padi per hektar. Hal itu berkat penggunaan pupuk urea dan obat-obatan yang disebut sebagai salah satu bentuk kebijakan teknologi yang ditentukan oleh Pemerintah (Ekajati, 2004: 230).
Seiring gencarnya pembangunan industri, sektor pertanian yang sempat menopang perekonomian Tangerang, secara bertahap tergantikan dengan sektor perdagangan dan industri.  Hal ini dapat diketahui berdasarkan data statistik Pemda tentang pendapatan domestik regional bruto (PDRB) tahun 1975 sampai 1985. Pada tahun 1975 tercatat sektor perdagangan sebagai penyumbang terbesar PDRB yaitu 33,30% kemudian disusul pertanian sebesar 29,07%. Sedangkan sektor industri sebesar 15,17%. Namun, pada tahun 1985 berubah, penyumbang PDRB terbesar adalah sektor industri yaitu 28,91%, disusul perdagangan sebesar 21,15% dan dari pertanian sebesar 17,47%.
Berdasarkan hasil penelitian Suryana (1998), industri Tangerang telah menyumbang pendapatan daerah hingga tidak terlalu bergantung  pada pemerintah pusat. Sumber pemasukan daerah tersebut berasal dari pajak dan retribusi. Retribusi antara lain: ijin lokasi, saat pembangunan, dan lain-lain.  Akan tetapi, gencarnya pembangunan perumahan oleh para pengembang, ternyata di kemudian hari menyebabkan pemborosan biaya daerah. Hal itu terjadi di saat seluruh fasilitas perumahan yang dibangun pengembang diserahkan ke Pemda dan Pemda mulai rutin membangun sarana publik.  Selama tahun 1993-1998, dalam perhitungan Suryana (1998: 190), kab Tangerang harus nombok sebesar 69.317.678.800 seandainya  seluruh prasarana lingkungan sosial dan utilitas umum diserahkan kepada pemerintah daerah.
Tabel 7.
Perbandingan Penerimaan
dari Pusat, Dati I, dan Penerimaan Sumber PAD Tahun 1993-1998
(dalam ribuan)

NO
Tahun Anggaran
Penerimaan Pusat
Penerimaan Dati I
Penerimaan PAD-PBB
1
2
3
4
5
1993/1994
1994/1995
1995/1996
1996/1997
1997/1998
31.894.812
24.501.779
27.431.807
30.465.983
40.457.756
5.327.975
2.715.500
4.865.880
7801.000
7.489.000
34.340.901
38.210.654
51.641.011
58.285.793
58.237.100
   Bagian keuangan setwilda tingkat II Tangerang, 1998

Tabel 8.
Struktur Ekonomi Jawa Barat Tahun 1973-1990

Sektor
PELITA
I
1973
II
1978
III
1983
IV
1988
V
1990
Pertanian
Industri
Lain-lain
38,83
8,81
52,36
30,62
10,60
58,78
26,41
10,04
63,55
19,77
18,91
61,32
18,70
20,61
60,69
                   Sumber:  Bappeda Tk I Jawa Barat, 1993 dikutip Murtono, 1998: 3

Kebijakan pembukaan PMA ternyata juga mendapat sambutan baik dari para investor asing dan luar negeri. Pada tahun 1987, di Tangerang tercatat terdapat 350 perusahaan penanaman modal asing (PMA) dengan investasi US$ 547 juta dan 90 perusahaan dari dalam negeri (PMDM) dengan total investasi 188 milyar rupiah. Sementara itu tahun 1990/1991 meningkat, PMA mencapai 13.124 perusahaan dengan investasi US$ 694.735.000 dan dari PMDN berjumlah 130.479 perusahaan dengan investasi sekitar 932 milyar rupiah. Jumlah tersebut diperkirakan terus bertambah dari tahun ke tahun. Hanya saja belum diketahui bagaimana naik turunnya di masa krisis ekonomi tahun 1997 hingga masa reformasi.
Tabel  9.
PMA di Indonesia Tahun 1967-1990

INVESTOR
NILAI INVESTASI
Jepang
Hongkong
Korea Selatan
Taiwan
Singapura
9.666.916.000
3.731.192.000
1.860.007.000
1.743.558.000
1.012.103.000
    Sumber: Bisnis Indonesia, 18 April 1991

Dari sekian ribu perusahaan tersebut, pada tahun 1990, ada sekitar 14 perusahaan yang mampu memasarkan produksi ke luar negeri yaitu Jepang, Amerika Serikat, Timur tengah, Eropa, dan negara Asean. Produksi yang dieksport tersebut antara lain pakaian jadi, kain sutting, tempat beras, tepung ubi, mainan anak, keramik, silet, dan kain tenun.
(BERSAMBUNG)